BONTANG – Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Bontang dipastikan turun drastis pada tahun 2026, hanya Rp 290 miliar dari sebelumnya Rp 1,2 triliun.
Pemerintah Kota Bontang menganggap kondisi ini sebagai tantangan strategis.
“Ini ujian besar, tapi juga momentum memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujar Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (10/9/2025) malam.
Digitalisasi Pajak Jadi Langkah Awal
Untuk menutup celah defisit, Pemkot akan menggenjot PAD melalui digitalisasi dan integrasi perpajakan.
“Kami akan bangun sistem perpajakan yang transparan dan mudah diakses wajib pajak, termasuk instansi,” jelas Agus.
Optimalisasi Aset dan BUMD Didorong
Langkah lanjutan mencakup optimalisasi aset dan kinerja BUMD, serta kerja sama pemanfaatan lahan dan aset daerah dengan pihak ketiga.
“Kami dorong aset tidur agar produktif dan menghasilkan,” imbuhnya.
Skema Non-APBD Mulai Dilirik
Pemkot juga akan mengembangkan skema pembiayaan alternatif di luar APBD seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan kolaborasi dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami butuh inovasi pembiayaan pembangunan agar roda ekonomi tetap berjalan,” katanya.
Fokus Pada Sinkronisasi dan Transparansi
Pemkot akan menyesuaikan program daerah dengan prioritas nasional dan memperkuat transparansi laporan keuangan agar tetap dipercaya pusat.
“Transparansi jadi kunci untuk menjaga kepercayaan pusat dalam alokasi anggaran,” tegasnya.
Harapan 2026: APBD Sehat dan Pro-Rakyat
Di akhir sambutnya, Agus Haris menegaskan bahwa target utama adalah menjaga APBD tetap sehat dan berpihak kepada rakyat.
“Sinergi Pemkot, DPRD, dan masyarakat sangat penting agar 2026 tidak menjadi tahun krisis, tapi tahun kebangkitan,” tutupnya. (*/Maldini)
